Anda Ingin Punya Website Nama Domain Sendiri?

Cek Nama Domain ?

Jumlah Pengunjung

Pengelola Web
Lihat Kami di Facebook
image

Bagi pengguna Facebook silahkan kunjungi kami di Group KUD Harapantani

RSS Feed

Revitalisasi Nilai-Nilai Koperasi

NILAI-NILAI Koperasi Dapat Dibedakan Antara Nilai-Nilai Etis Dengan Nilai-Nilai Fundamental. Nilai Etis Koperasi Bertitik-Tolak Pada Nilai-Nilai Yang Diperkenalkan Oleh Para Perintis Koperasi, Yaitu Kejujuran Dan Keterbukaan. Sedangkan Nilai-Nilai Fundamental Koperasi Lebih Bersifat Universal, Artinya Berawal Dari Semangat Untuk Memperbaiki Nasib Penghidupan Sendiri Berdasarkan Prinsip Tolong-Menolong. Nilai-Nilai Fundamental Ini Antara Lain Menolong Diri Sendiri (Self-Help), Tanggung Jawab Sendiri (Self-Responsibility), Demokrasi (Democracy), Persamaan (Equality), Keadilan (Equity), Dan Solidaritas (Solidarity). Menurut Mohammad Hatta, Koperasi Membawa Semangat Baru, Yaitu Menolong Diri Sendiri (Self-Help). Dalam Koperasi, Setiap Individu Dapat Mengoptimalkan Kemampuan Pribadi Yang Diintegrasikan Dalam Konteks Kebersamaan (Individualitas Dalam Kolektivitas). Rasa Percaya Diri Yang Tumbuh Karena Adanya Kebersamaan Akan Menyadarkan Setiap Individu Bahwa Mereka Menghadapi Berbagai Kesulitan Ekonomi Yang Relatif Sama. Mereka Akhirnya Yakin Bahwa Semua Kesulitan Ekonomi Akan Dapat Diatasi Dengan Usaha Bersama (Joint Action). Usaha Bersama Ini Tentu Akan Terus Berjalan Secara Harmonis Jika Setiap Individu Mampu Memelihara Kejujuran Dan Keterbukaan. Nilai-Nilai Kejujuran Dan Keterbukaan Yang Melandasi Prinsip Usaha Bersama Berdasarkan Prinsip Tolong-Menolong (Self Help) Ini Terbukti Telah Mampu Mengantarkan Koperasi Konsumsi Di Rochdale Inggris Mencapai Puncak Kejayaan. Koperasi Yang Semula Hanya Beranggotakan 28 Orang Dengan Modal F 28, Kini Telah Berkembang Pesat Sekali. Bidang Usahanya Tidak Hanya Konsumsi, Tetapi Juga Distribusi, Produksi, Dan Bahkan Merambah Ke Bidang Sosial. Mungkin Juga Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Koperasi Rochdale Merupakan Perintis Department Store Yang Banyak Kita Jumpai Sekarang. Hingga Pantaslah Apabila Para Pelopor Koperasi Rochdale Ini Kemudian Dijuluki Sebagai Pelopor Koperasi Rochdale Yang Jujur (The Equitables Pioneers Of Rochdale). Masa Lalu Di Indonesia, Citra Koperasi Begitu Merosot Di Mata Masyarakat Pada Masa Pendudukan Jepang, Karena Koperasi Dijadikan Sebagai Alat Distribusi Bahan Keperluan Perang. Koperasi Yang Pada Waktu Itu Disebut Kumiai Menyandang Predikat Yang Sangat Hina. Banyak Pengurusnya Menyalahgunakan Kekuasaan Dan Uang, Sehingga Praktik-Praktik Kumiai Tidak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Dasar Koperasi. Kongres Koperasi Indonesia Pertama Yang Dilaksanakan Dari Tanggal 11 - 14 Juli 1947 Di Tasikmalaya Dapat Memompa Kembali Semangat Berkoperasi Di Kalangan Masyarakat. Nilai-Nilai Kerja Sama Yang Telah Tertanam Di Hati Masyarakat Ditetapkan Sebagai Asas Koperasi Indonesia, Yaitu Gotong Royong. Pada Tahun 1958 Disahkan UU No 79 Tentang Perkumpulan Koperasi. Koperasi Indonesia Mulai Berhubungan Dengan International Cooperative Alliance (ICA) Dan Untuk Pertama Kalinya Mengembangkan Prinsip-Prinsip Rochdale. Namun Dalam Perkembangan Selanjutnya, Koperasi Dijadikan Alat Untuk Melaksanakan Ekonomi Terpimpin Yang Dibina Oleh Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Demokrasi Terpimpin (Sosialisme). Bahkan Pemerintah Kemudian Mengeluarkan UU No 14 Tahun 1965, Di Mana Prinsip Nasakom Diterapkan Dalam Koperasi. Meskipun Dalam Periode 1959 - 1965 Perkembangan Jumlah Koperasi Sangat Pesat, Namun Jika Diukur Dengan Norma-Norma Koperasi Murni, Kualitasnya Sangat Memprihatinkan. Setelah Melewati "Drama Perubahan Politik" Pada Tahun 1966, Diumumkan UU No 12 Tahun 1967 Sebagai Pengganti UU No 14 Tahun 1965 Yang Penuh Peyimpangan Itu. Selanjutnya Pemerintah Menjamin Terlaksananya Penataan Kembali Koperasi. Koperasi Tidak Boleh Dipolitikkan Dan Koperasi Harus Bekerja Pada Asas Dan Sendi Dasarnya Yang Benar. Dalam Masa Orde Baru Ini, Peran Koperasi Disesuaikan Implikasinya Dengan Prioritas Pembangunan (Pelita Demi Pelita). Tidak Heran Jika Akhirnya Campur Tangan Pemerintah Terhadap Koperasi Sangat Besar. Koperasi Harus Difungsikan Sebagai Alat Pelaksana Program Pemerintah, Terutama Dalam Pembangunan Pertanian Pangan. Dengan Demikian, Kebijakan Pemerintah Di Dalam Pengembangan Koperasi Lebih Banyak Tercurah Untuk "Mengendalikan" Koperasi Unit Desa (KUD) Yang Memang Ditakdirkan Memperoleh Berbagai Fasilitas Dan Kemudahan Dari Pemerintah. Sven Ake Booke (1994), Seorang Ahli Koperasi, Mengungkapkan Bahwa Pada Saat Itu Telah Terjadi Gejala Praktik Koperasi Yang Mulai Menjauhi Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi Karena Didorong Oleh Alasan-Alasan Yang Praktis. Bahkan Muncul Opini Bahwa Koperasi Masa Orde Baru Adalah "Koperasi Pedati", Yaitu Koperasi Yang Hanya Bisa Tumbuh Dan Berkembang Setalah Mendapat Fasilitas Pemerintah. Perkembangan Ini Ternyata Semakin Disadari Oleh Pemerintah, Sehingga Pada Tanggal 15 Mei 1996, Pemerintah Memperkenalkan "Gerakan Kemitraan Usaha Nasional". Kerja Sama Berbentuk Kemitraan Ini Tidak Membawa Perubahan Yang Berarti Bagi Koperasi. Koperasi Masih Dianggap Sebagai "Anak Bawang" Dalam Perekonomian Nasional. Posisi Tawar Koperasi Sangat Rendah, Sehingga Sulit Untuk Berdiri Sejajar Dengan Pengusaha Besar. Kemudian Memasuki Tahun 1997, Pemerintah Mencanangkan Sebagai "Tahun Pemantapan Koperasi". Hal Ini Dimaksudkan Sebagai Upaya Untuk Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Dasar Koperasi Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah Melalui Lembaga Perbankan Mengucurkan Dana Pinjaman Sebesar Rp 1 Triliun Untuk Memperkuat Permodalan Koperasi, Terutama Unit Simpan Pinjam/KUD. Dalam Hal Ini Pemerintah Juga Memperkenalkan "KUD Mandiri Inti", Suatu Bentuk Lembaga Ekonomi Koperasi Yang Dipersiapkan Untuk Dapat Bersaing Di Era Globalisasi. Namun Sayangnya, Usaha Ini Belum Dapat Dilihat Hasilnya Karena Krisis Ekonomi Menerjang Mengiringi Runtuhnya Kekuasaan Orde Baru. Masa Kini Memasuki Masa Reformasi Yang Antara Lain Ditandai Dengan Perkembangan Ekonomi Yang Mengarah Pada Persaingan Global Yang Semakin Tajam, Kesiapan Koperasi Untuk Menghadapi Persaingan Dan Merespons Pasar Yang Berkembang Tanpa Batas Dihadapkan Pada Dua Masalah. Pertama, Kelambatan Koperasi Untuk Melakukan Amalgamasi (Merger), Sehingga Banyak Fungsi-Fungsi Koperasi Skala Kecil Yang Sejenis Menjadi Tidak Efisien. Koperasi-Koperasi Tersebut Justru Saling Bersaing Berebut Pangsa Pasar Yang Sangat Terbatas, Seperti Usaha Simpan Pinjam, Penyediaan Barang-Barang Konsumsi, Jasa Pengangkutan, Telekomunikasi, Dan Lain-Lain. Seandainya Koperasi-Koperasi Kecil Yang Sejenis Tersebut Dapat Menjalin Kerja Sama Untuk Mengintegrasikan Usaha Bersama, Bahkan Diteruskan Dengan Upaya Penggabungan Koperasi (Amalgamasi), Maka Akan Diperoleh Keunggulan Kompetitif Yang Tinggi. Keunggulan Kompetitif Ini Dapat Berasal Dari Penghematan Biaya Pemasaran, Penyebaran Informasi Dan Teknologi, Pengurangan Biaya Transaksi, Pengurangan Risiko Ketidakpastian, Dan Manfaat Nonekonomi Berupa Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan. Masalah Kedua, Menyangkut Kekurangmampuan Koperasi Untuk Memanfaatkan Nilai-Nilai Koperasi Dalam Meraih Keunggulan Kompetitif. Nilai Paling Utama Yang Mudah Untuk Diucapkan Namun Sering Diabaikan Adalah Kejujuran. Dalam Hal Ini Kejujuran Mutlak Diperlukan Sebagai Pengontrol Untuk Memelihara Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Koperasi Dalam Melakukan Tindakan Bersama Untuk Mencapai Tujuan. Tanpa Kejujuran, Tindakan Bersama Akan Tereduksi Dengan Berbagai Kecurangan Dan Penyimpangan. Hal Ini Tentu Akan Mengakibatkan Rasa Saling Curiga Di Antara Sesama Anggota, Mengurangi Rasa Saling Percaya Di Antara Sesama Anggota, Sehingga Akhirnya Akan Mengganggu Semangat Kebersamaan Yang Telah Terbina Sebelumnya. Nilai Kedua Yang Tidak Kalah Penting Adalah Menolong Diri Sendiri (Self-Help). Koperasi Didirikan Oleh Anggota Dengan Tujuan Khusus Untuk Memenuhi Kepentingan Anggota. Dengan Kata Lain, Para Anggota Sendirilah Yang Akan Mengusahakan Terpenuhinya Tujuan Tersebut, Bukan Pihak Lain. Dalam Perkembangan Koperasi Di Indonesia Selama Ini Telah Muncul Kesan Bahwa Semangat Menolong Diri Sendiri Itu Hanya Dapat Tumbuh Dan Berkembang Apabila Telah Ada Campur Tangan Dari Pemerintah. Memang Secara Yuridis Formal, Pemerintah Dapat Turut Campur Tangan Secara Langsung Dalam Menciptakan Kegiatan Koperasi, Misalnya Pengadaan Pangan, Distribusi Pupuk, Pengaturan Dana Simpan Pinjam, Mempersiapkan Ke Arah Kemandirian, Dan Lain-Lain. Namun Ternyata, Pola-Pola Pembianaan Koperasi Oleh Pemerintah Selama Ini Masih Ada Yang Dirasakan Kurang Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kepentingan Anggota. Seringkali Program-Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Tidak Tepat Sasaran Atau Tidak Bisa Dinikmati Oleh Warga Koperasi Seluruhnya. Contohnya Penyaluran Dana Bergulir Oleh Pemerintah Melalui Koperasi Baru-Baru Ini. Kinerja Pinjaman Lunak Tanpa Agunan Ini Secara Ekonomi Belum Bisa Mencapai Tingkat Efisiensi Dan Efektifvitas Yang Tinggi, Meskipun Dari Aspek Sosial Sudah Bisa Dikatakan Memenuhi Target. Agar Kebutuhan Dan Kepentingan Anggota Tersebut Dapat Terpenuhi, Maka Diperlukan Adanya Suatu Optimalisasi Pelayanan. Optimalisasi Pelayanan Ini Didasarkan Pada Pemenuhan Persyaratan-Persyaratan, Baik Oleh Koperasi Maupun Oleh Anggota. Kebutuhan Atau Kepentingan Yang Diinginkan Oleh Anggota Dapat Dipenuhi Oleh Koperasi, Demikian Juga Persyaratan Yang Diinginkan Oleh Koperasi Dapat Dipenuhi Oleh Anggota. Dalam Implementasinya, Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Tersebut Dapat Dituangkan Dalam Rencana Pelayanan Yang Disampaikan Dalam Rapat Anggota Tahunan. Dengan Adanya Rencana Tahunan Tersebut Diharapkan Akan Dapat Meningkatkan Partisipasi Anggota Dalam Koperasi. Sudah Sepatutnya Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Selama Ini Perlu Semakin Dikurangi Dan Lebih Memberikan Kepercayaan Pada Koperasi Untuk Mengelola Sendiri (Self-Managing), Sehingga Koperasi Selalu Dapat Menyesuaikan Antara Kebutuhan Dan Kepentingan Anggotanya Dengan Kebijakan-Kebijakan Pelayanan Yang Akan Diambilnya. Pada Prinsipnya, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Koperasi Masih Diperlukan Dalam Bentuk Bimbingan, Bantuan Fasilitas, Dan Perlindungan, Namun Jangan Sampai Campur Tangan Pemerintah Tersebut Justru Menekan Atau Mengurangi Swadaya Keanggotaan Koperasi. Selanjutnya, Koperasi Juga Harus Diberi Kesempatan Yang Seluas-Luasnya Untuk Menciptakan Jalinan Kerja Sama Melalui Jaringan Usaha Koperasi (JUK), Menggalang Solidaritas Serta Melakukan Joint Venture Antarkoperasi Dan Dengan Nonkoperasi (Cooperative Network). (29) -Achma Hendra Setiawan SE MSi. Lulusan Program Pascasarjana (S2) Universitas Padjadjaran Bandung Program Studi Ilmu Ekonomi, Bidang Kajian Utama Ekonomi Koperasi Tahun 2003.

Mon, 29 Jun 2009 @09:15


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 1+9+0

Copyright © 2014 Teddy Kartiwa · All Rights Reserved